Telegraf– Transisi energi di sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya mencapai target net zero emission. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, dalam acara EITS Discussion Series 2025: Apa Kabar Transisi Energi di Sektor Transportasi yang digelar di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurut Eniya, ketahanan energi Indonesia harus berdiri di atas empat parameter utama, yaitu ketersediaan (availability), akses energi (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan keberlanjutan lingkungan (sustainability).
“Ketahanan energi tidak hanya bicara soal pasokan. Harus tersedia, bisa diakses semua lapisan masyarakat, harganya terjangkau, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ujar Eniya.
Eniya menjelaskan, sektor transportasi memiliki peran besar dalam roadmap transisi energi. Berbagai strategi telah disiapkan pemerintah, mulai dari elektrifikasi transportasi, pengembangan biofuel, hingga eksplorasi energi baru seperti hidrogen dan amonia.
“Di transportasi, kita punya grand design transisi energi. Mulai dari kendaraan listrik (EV), bioetanol, biodiesel, hingga bioavtur untuk penerbangan. Semua diarahkan agar emisi sektor transportasi bisa terus ditekan,” katanya.
Transisi energi yang merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto, memperkuat komitmen dalam mendukung transisi energi nasional, PT Pertamina (Persero) khususnya di sektor transportasi. Sejumlah inisiatif strategis dilakukan, mulai dari pengembangan biofuel, sustainable aviation fuel (SAF), hingga hidrogen hijau yang diharapkan mampu mengurangi emisi karbon sekaligus menjaga ketahanan energi Indonesia.
“Transisi energi harus dijalankan secara serius agar Indonesia tetap tangguh menghadapi perubahan global. Pertamina fokus tidak hanya pada energi ramah lingkungan, tetapi juga andal dan terjangkau,” ungkap Vice President Sustainability Program, Rating & Engagement PT Pertamina (Persero), Indira Pratyaksa.
Salah satu bukti konkret adalah penerbangan uji coba Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang dilakukan oleh Pelita Air Service pada 20 Agustus 2025. Pesawat berhasil terbang pulang-pergi Jakarta–Bali dengan bahan bakar ramah lingkungan produksi Pertamina.
“Ini bukti nyata komitmen Pertamina mendukung transportasi hijau. SAF yang kami kembangkan sudah melalui uji coba bersama mitra internasional dan terbukti mampu menurunkan emisi hingga 85% dibandingkan bahan bakar konvensional,” jelas Indira.
Indira menjelaskan, sektor transportasi memiliki peran besar dalam roadmap transisi energi. Berbagai strategi telah disiapkan pemerintah, mulai dari elektrifikasi transportasi, pengembangan biofuel, hingga eksplorasi energi baru seperti hidrogen dan amonia.
“Di transportasi, kita punya grand design transisi energi. Mulai dari kendaraan listrik (EV), bioetanol, biodiesel, hingga bioavtur untuk penerbangan. Semua diarahkan agar emisi sektor transportasi bisa terus ditekan,” katanya.
Direktor Project dan Operation PT Pertamina Power indonesia Norman Ginting, menyampaikan bahwa peran PLN dan Pertamina menjadi sangat strategis dalam menjalankan agenda besar transisi energi Indonesia.
Melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 52,8 gigawatt (GW).
Norman menegaskan bahwa RUPTL terbaru menempatkan energi hijau sebagai prioritas. Sumber energi yang dikembangkan antara lain PLTS, tenaga angin, panas bumi, hidro, dan biomassa.
“Ke depan, PLN tidak lagi menambah pembangkit batubara karena emisinya tinggi. Gas masih dipakai sebagai energi transisi karena lebih rendah emisi,” katanya.
Saat ini, tingkat elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,83%, menyisakan hanya 0,17% wilayah yang belum terjangkau listrik.
Selain pembangkit, PLN juga fokus membangun ekosistem kendaraan listrik. Hingga 2025, PLN menargetkan pengoperasian lebih dari 6.000 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di seluruh Indonesia.
“Saat ini sudah ada sekitar 4.000 SPKLU milik PLN dan mitra, ditambah 2.450 SPKLU dari swasta. SPKLU tersedia di mal, hotel, kawasan industri, perkantoran, hingga apartemen,” jelas Norman.
Norman melanjutkan bahwa pengembangan SPKLU tidak hanya terbuka bagi korporasi besar, tetapi juga bagi UMKM, koperasi, hingga individu. Skema investasi ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 182 Tahun 2023.
“Kami membuka peluang investasi untuk semua pihak. Ada skema bagi pemilik lahan, penyedia charger, hingga operator. Dengan demikian, ekosistem kendaraan listrik bisa tumbuh inklusif dan menguntungkan semua pihak,” tutur Norman.
Dengan strategi ini, PLN optimistis transisi energi Indonesia bisa dipercepat sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat sesuai kebijakan pemerintah.
Leave a Reply